Mekanisme recall, hak rakyat untuk mencabut mandat legislator yang abai atau melanggar etika—perlu dipertimbangkan sebagai instrumen koreksi demokrasi.

Ketiga, pembatasan dominasi instruksi partai. Anggota DPR harus diberi ruang independensi dalam pengambilan keputusan, terutama pada isu-isu yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Aturan yang mengekang kebebasan legislator hanya akan memperpanjang jarak antara rakyat dan wakilnya.

Dominasi partai politik memang tak terelakkan dalam demokrasi perwakilan. Namun ketika dominasi itu berubah menjadi pembajakan kepentingan rakyat, koreksi menyeluruh tak lagi bisa ditunda. DPR harus dikembalikan pada marwah aslinya: rumah kedaulatan rakyat, bukan sekadar perpanjangan tangan elite partai. (*)