Sofifi, malutpost.com -- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menerjunkan langsung tim inventarisasi aset di beberapa dar seperti di Pulau Makian dan Kayoa pada bulan Juli 2025 dan Kabupaten Pulau Taliabu pada Agustus 2025.

Selanjutnya tim juga akan turun ke sejumlah daerah lain yakni Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara dan Pulau Morotai.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan aset daerah. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar mengatakan, bahwa kegiatan inventarisasi tersebut bertujuan mencocokkan data administratif dengan kondisi fisik aset di lapangan.

"Upaya ini dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait aset daerah, seperti ketidaksesuaian data, pengamanan, hingga pemanfaatan aset," kata Kadis PUPR Malut, Risman, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, inventarisasi dilakukan secara menyeluruh untuk mendata, mencatat, dan melaporkan seluruh aset milik dinas. Hal ini penting untuk mengetahui jumlah, nilai, kondisi, serta keberadaan aset secara rinci, guna menunjang pengelolaan yang baik dan akurat.

Risman menambahkan, inventarisasi yang dilakukan secara rutin juga menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kegiatan ini mendukung perencanaan serta pemanfaatan aset yang lebih efektif, sekaligus mencegah potensi kehilangan maupun kerusakan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin Dinas PUPR melalui Laporan Kerja Identifikasi (LKI) aset setiap triwulan. Fokus utamanya adalah menelusuri dan mendata aset-aset yang selama ini menjadi sorotan dalam audit BPK.

"Dengan proses verifikasi ini, peran sekretariat bidang aset di Dinas PUPR juga semakin diperkuat. Harapannya, kami bisa menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh," pungkas Risman. (nar)