Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan pada pentingnya dialog konstruktif dan pengambilan keputusan yang partizipatif.

Sedangkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut distribusi kesejahteraan yang berkeadilan dan pemerataan akses terhadap sumber daya pembangunan.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keragaman harus dimaknai sebagai kekuatan untuk mengatasi polarisasi politik yang destruktif.

Keragaman pandangan politik, latar belakang sosial, dan orientasi ideologis seharusnya menjadi modal untuk mencapai sintesis solusi yang komprehensif, bukan menjadi sumber perpecahan yang berkepanjangan.

Tanggung jawab utama untuk mengatasi krisis ini terletak pada elite politik, khususnya para ketua partai politik sebagai pengendali kebijakan strategis.

Diperlukan keberanian moral untuk melakukan introspeksi mendalam dan dialog lintas partai yang substansial. Kepentingan jangka pendek berupa kekuasaan dan keuntungan material harus disubordinasikan pada kepentingan jangka panjang berupa stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat.

Para pemimpin politik harus memiliki keberanian untuk mengungkap kebenaran, meskipun hal tersebut berpotensi merugikan kepentingan politik mereka.

Baca Halaman Selanjutnya..