Kedua, perbaikan sistem pemilu adalah kunci untuk menutup celah politik uang. Penegakan hukum pemilu harus diperketat dengan pengawasan yang independen dan tegas terhadap pelanggaran. Pendidikan politik rakyat harus ditingkatkan agar pemilih lebih rasional dalam menentukan pilihan.

Ketiga, transparansi DPR wajib diperkuat agar publik bisa menilai kinerja wakil rakyat secara objektif. Rapat-rapat harus lebih terbuka, menerapkan kode etik yang tegas, dan mekanisme pertanggungjawaban harus bisa diakses dengan mudah.

Transparansi ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga menjadi sarana rakyat mengawasi langsung perilaku wakilnya.

Keempat, keterlibatan rakyat yang substantif. Partisipasi rakyat tidak boleh berhenti di bilik suara lima tahun sekali. Demokrasi menuntut keterlibatan rakyat secara terus-menerus, baik melalui pengawasan, pelaporan, judicial review, maupun advokasi.

Tanpa partisipasi aktif, DPR akan tetap nyaman dalam kebiasaan lama yang penuh kompromi. DPR saat ini memang jauh dari ideal, tetapi menyelesaikan masalah dengan membubarkannya hanyalah ilusi yang berbahaya. Itu bukan solusi sejati, melainkan jalan buntu yang bisa menjerumuskan demokrasi kita ke jurang otoritarianisme.

Tuntutan “bubarkan DPR!” yang begitu riuh diteriakkan harus dimaknai bukan dalam artian sesungguhnya, melainkan sebagai sinyal frustrasi dan teguran moral agar mereka kembali bekerja untuk rakyat.

Pada akhirnya, Kita harus berani jujur pada diri sendiri: DPR yang rusak hari ini bukanlah kutukan dari langit, melainkan buah dari pilihan kita di bilik suara. Ada yang memilih berdasarkan uang, popularitas, atau iming-iming sesaat, tanpa mempertimbangkan visi, integritas, dan gagasan panjang.

Jika kita ingin DPR yang lebih baik, maka kita pun harus menjadi pemilih yang lebih baik. Reformasi partai, perbaikan sistem pemilu, dan konsistensi pengawasan harus terus didorong. Tanpa itu, cermin demokrasi kita akan terus retak dan memantulkan wajah yang sama. Reset Indonesia! (*)