1. Sistem pemilu dan politik kita masih sarat praktik transaksional. Sistem proporsional terbuka yang kita anut saat ini memang memberi ruang bagi rakyat untuk memilih calon secara langsung. Namun, realitasnya, sistem ini sering berubah menjadi ajang kompetisi berbasis uang.

   Banyak calon legislatif tidak terpilih karena gagasannya yang tajam, melainkan karena amplop yang dibagikan atau karena wajahnya menghiasi layar televisi. Akibatnya, kualitas wakil rakyat yang duduk di parlemen lebih ditentukan oleh daya beli ketimbang daya pikir.

2. Partai politik sebagai pintu utama menuju DPR sering kali hanya menjadi mesin kekuasaan, bukan wadah pembinaan kader yang berintegritas. Loyalitas kepada elite partai lebih dihargai daripada kualitas dan rekam jejak.

   Rekrutmen kader partai tidak lagi berbasis kapasitas, melainkan popularitas dan modal finansial. Hasilnya, banyak anggota DPR lahir dari transaksi politik ketimbang visi kebangsaan. Kursi parlemen pun lebih banyak diisi kepentingan kelompok sempit dibandingkan kepentingan bangsa.

3. Rakyat sendiri tidak luput dari kelalaian. Banyak yang memilih secara asal, tanpa riset, bahkan rela digoda oleh politik uang atau serangan fajar. Kebiasaan ini membuat kualitas demokrasi kita jatuh ke jurang dangkal.
   Seindah apa pun sistem demokrasi, ia hanya akan bermakna sejauh kualitas pemilih yang menjalaninya. Maka, ketika kita menyalahkan DPR, kita tak bisa menutup mata bahwa DPR adalah cermin retak demokrasi kita sendiri.

Wacana Pembubaran DPR: Emosi vs Konstitusi

Kemarahan publik yang melahirkan wacana pembubaran DPR ialah letupan emosional yang wajar tengah rasa frustrasi kolektif rakyat. Namun, gagasan tersebut hanya akan menjadi ilusi konstitusional semata.

Sebab, Konstitusi kita telah mengunci rapat pintu menuju pembubaran DPR. Pasal 7C UUD NRI 1945 menyatakan bahwa presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR dalam kondisi apa pun.

Baca Halaman Selanjutnya..