Oleh: Faldi Ramli 
(Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Khairun)

Gelombang protes yang mengguncang negeri ini bukan sekadar gejolak sesaat, melainkan akumulasi dari ketidakadilan yang terlalu lama dibiarkan.

Rakyat menuntut hak yang sejati, namun suaranya kerap diabaikan oleh negara yang lebih sibuk mengurus kenyamanan elit politik.

Tragedi kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tak bersalah, menjadi simbol pahit dari ketidakpedulian aparat dan pemerintah terhadap rakyat kecil. Nyawa yang seharusnya dijaga justru melayang sia-sia, menambah luka kepercayaan publik pada negara.

Kemarahan rakyat kian memuncak ketika isu tunjangan fantastis anggota DPR mencuat. Angka puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan bagi wakil rakyat yang konon bekerja untuk kepentingan publik, menjadi bukti nyata ketimpangan yang menyesakkan.

Sementara itu, rakyat biasa berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok yang naik, layanan kesehatan yang terbatas, dan pendidikan yang belum merata.

Kontras inilah yang menyalakan gelombang protes di berbagai daerah, sebagai penegasan bahwa keadilan sosial tidak boleh berhenti pada slogan, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata.

Protes yang berlangsung adalah ekspresi dari kesadaran kolektif. Masyarakat menolak untuk terus dipinggirkan. Tunjangan DPR yang fantastis bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan simbol luka sosial yang semakin melebar.

Baca Halaman Selanjutnya..