Sofifi, malutpost.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara menyoroti alokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025.

Fraksi Partai Hanura menyampaikan, alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 822,78 miliar atau 23,5 persen dari total belanja daerah Rp 3,498 triliun pada APBD-P 2025, melampaui ketentuan minimal 20 persen.

"Angka ini melampaui ketentuan minimal 20 persen sesuai amanat konstitusi dan undang-undang. Dengan demikian, kewajiban mandatory spending di bidang pendidikan sudah terpenuhi," kata anggota DPRD Malut, Iswanto yang juga juru bicara Fraksi Hanura tersebut, Rabu (3/9/2025).

Meski demikian, Fraksi Hanura memberikan catatan penting terkait dominasi alokasi pada aspek operasional dalam sektor pendidikan.

"Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan perlu lebih diprioritaskan agar dampak pembangunan pendidikan dapat lebih merata," tegas Iswanto.

Selain sektor pendidikan, Fraksi Hanura juga menyoroti alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang mencapai Rp 422,55 miliar atau 12,1 persen dari total belanja daerah. Angka ini dinilai telah memenuhi ketentuan mandatory spending minimal 10 persen.

Namun, Fraksi Hanura mencatat bahwa distribusi layanan antar unit fasilitas kesehatan di provinsi masih belum merata.

"Distribusi pelayanan antar unit layanan kesehatan, seperti dari rumah sakit kabupaten/kota ke rumah sakit daerah (RSUD) provinsi, masih belum merata. Perlu strategi pemerataan layanan agar setiap wilayah mendapat akses yang setara terhadap layanan kesehatan," pungkasnya. (nar)