Di Indonesia, kebijakan publik seringkali digunakan sebagai sarana penindasan, terutama terhadap kelompok yang rentan.

Contoh dalam penanganan unjuk rasa menunjukkan bagaimana kebijakan dan aparat keamanan dapat menghalangi serta membahayakan warga yang berusaha memperjuangkan hak-haknya.

Reformasi kebijakan yang menekankan keadilan dan partisipasi masyarakat merupakan langkah penting dalam merombak struktur kekuasaan yang tidak adil dan memastikan bahwa negara berperan sebagai pelindung, bukan penindas.

Selama kekuasaan tidak diatur dengan cara yang demokratis, masyarakat akan terus menjadi korban dalam konflik yang penuh penderitaan. (*)