Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dan cenderung merugikan legitimasi pemerintah.

Kekuasaan beroperasi melalui pembentukan norma dan narasi yang membatasi ruang untuk kritik dan perubahan, sehingga masyarakat kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya dengan efektif.

Perubahan dalam kebijakan keamanan publik harus memprioritaskan keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat sebagai hal yang utama.

Pengawasan independen terhadap aparat keamanan perlu diperkuat, dan mekanisme untuk keterbukaan dalam pengelolaan demonstrasi harus dilaksanakan secara konsisten.

Ruang publik harus dilestarikan sebagai tempat bagi dialog demokratis yang inklusif, agar kebijakan yang dihasilkan bisa benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.

Pendekatan ini sangat penting untuk mengubah praktik kekuasaan yang represif menjadi sistem yang mendukung dan memberdayakan masyarakat.

Menurut kajian Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya muncul dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga melalui serangkaian kebijakan dan aturan yang mengendalikan masyarakat.

Baca Halaman Selanjutnya..