Ternate, malutpost.com -- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ternate menggelar fokus group discussion (FGD) tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), di Royal Resto, Sabtu (30/8/2025).

Kegiatan ini mengangkat tema penguatan tingkat partisipasi politik Kota Ternate dalam proses demokrasi di Kota Ternate.

Hadir sebagai narasumber, ketua KPU Kota Ternate M Zen A Karim, Ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan, perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, dan Bappelitbangda Kota Ternate.

Peserta FGD terdiri dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), partai politik, LSM/OKP dan media atau pers.

Kepala Kesbangpol Kota Ternate, Nuryadin Rahman mengatakan, poin penting dalam mengukur indeks demokrasi indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

IDI merupakan suatu indikator terkait perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya di Kota Ternate. Juga merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik secara nasional maupun daerah tahun 2025 - 2029.

"IDI juga dapat dikatakan sebagai sebuah informasi nyata, dimana IDI bagian dari upaya mengembangkan budaya berbasis bukti atau pengambilan keputusan berbasis bukti," terang Nuryadin.

IDI disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah seperti LSM serta lembaga-lembaga terkait lainnya yang meliputi aspek:

a. Aspek kebebasan; tentang sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri dalam politik, sosial, dan ekonomi.

b. Aspek kesetaraan; proses sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor (politik, sosial, dan ekonomi) dan dapat menikmati kondisi yang setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan.

c. Aspek kapasitas lembaga demokrasi; proses sejauh mana institusi/lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin kebebasan dan kesetaraan.

"Lembaga-lembaga tersebut meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai politik dan lembaga independen seperti penyelenggara pemilu di pusat dan daerah," kata Nuryadin.

Baca halaman selanjutnya...