Di Maluku Utara, ketergantungan yang besar pada sektor ekstraktif, seperti penambangan nikel, semakin memperkuat ketidakadilan ini. Dari aspek struktural, sektor pertambangan memang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan.

Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Sachs dan Warner (2001) dalam konsep “kutukan sumber daya,” ketergantungan pada sumber daya alam tanpa pengelolaan yang efisien dapat menyebabkan gangguan dalam perekonomian, menghambat sektor lain, dan memperburuk ketidaksetaraan sosial.

Banyaknya pekerja di sektor ini yang berasal dari luar daerah membuat akses ekonomi bagi masyarakat lokal, yang masih bergantung pada pertanian dan perikanan tradisional, semakin sulit.

Dalam konteks ekonomi pembangunan modern, penting untuk menjamin inklusivitas. Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat setempat dan tidak memberdayakan mereka hanya akan mengarah pada pertumbuhan yang eksklusif dan tidak stabil.

Maluku Utara menghadapi tantangan berat dalam aspek ini. Pendidikan yang tepat dan pelatihan keterampilan sangat dibutuhkan agar masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penonton dalam "perayaan" pertumbuhan ekonomi, tetapi dapat berkontribusi secara aktif.

Ketidaksetaraan ini juga muncul dari lemahnya institusi lokal dalam mengelola sumber daya secara adil dan transparan.

Acemoglu dan Robinson (2012) berargumen bahwa institusi yang inklusif, yang mampu mengatur distribusi sumber daya dengan adil, sangat penting untuk pencapaian pembangunan jangka panjang yang sukses.

Baca Halaman Selanjutnya..