Adapun alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja rutin atau subsidi yang tidak tepat sasaran, sehingga potensi pembangunan jangka panjang terabaikan.

Kebanyakan masyarakat tidak tahu ke mana uang pajak yang mereka bayarkan kepada negara dan untuk apa peruntukannya.

Mengingat pajak yang dikumpulkan dari seluruh wilayah negara kadang hanya dinikmati oleh daerah-daerah tertentu. Daerah tertinggal tetap terpinggirkan, meski turut menyumbang pendapatan negara.

Hidup Mewah Para Pejabat

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan kenaikan target penerimaan pajak yang akan diberlakukan mulai tahun anggaran 2026. Berita ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.

Ada yang menilai bahwa pajak yang mereka bayarkan selama ini hanya digunakan untuk memfasilitasi kehidupan mewah para pejabat dan keluarganya.

Ferry Irwandi dalam kanal youtubenya mengatakan bahwa meskipun PPN naik menjadi 12 persen, tetap tidak berdampak bagi kesejahteraan rakyat, selama fasilitas eksklusif para pejabat di Indonesia masih lebih diutamakan.

Seperti yang diketahui bahwa fasilitas yang didapatkan oleh pejabat itu meliputi rumah dinas yang listrik, air, dan sekuritinya ditanggung oleh negara. Belum lagi mobil dinas beserta ajudan, protokoler, dan pengawalan yang setia mengiringinya.

Baca Halaman Selanjutnya..