Proyek ini bermula pada 2003 dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden Megawati. Dan akhirnya sampai sekarang, proyek ini hanya menyisakan tiang-tiang beton.

Ini hanya dua contoh saja, tidak sedikit proyek-proyek lain dengan nilai ratusan triliun mangkrak akibat perubahan pemerintahan yang diiringi berubahnya visinya.

Perlunya PPHN

Melihat kenyataan ini, tanpa GBHN, pemerintah tidak punya arah yang jelas dalam pembangunan. Setiap ganti presiden, arah kebijakan juga berganti. Ini jelas tidak efisien.

Padahal, di awal tahun 2025 ini, Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi yang berpotensi mengubah cara negara pemerintahan dalam mengelola anggaran.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Karena itulah, salah satu langkah efisiensi itu, dengan “menghidupkan” kembali Haluan Negara, melalui PPHN. Dengan demikian, megaproyek-megaproyek tetap berjalan meski terjadi pergantian pemerintahan.

Terpenting, agar target-target jangka panjang, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi hingga infrastruktur, tidak bisa satu presiden atau dua presiden, harus beberapa term oleh beberapa presiden. RPJP yang digunakan sekarang tidak cukup. Mengapa? Karena titik beratnya ada di eksekutif dan menjadi personal presiden.

Baca Halaman Selanjutnya..