Ternate, malutpost.com -- Sejumlah persoalan pertanahan di Maluku Utara menjadi perhatian utama dalam rapat koordinasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama kepala daerah wilayah Maluku dan Papua, yang digelar di Hotel Bela, Kota Ternate, Sabtu (23/8/2025).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kepada wartawan menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah terkait tanah yang belum tersertifikasi, penyelesaian sengketa agraria, hingga keluhan masyarakat atas lambatnya sertifikasi tanah adat.

"Banyak sekali masukan, termasuk soal tumpang tindih antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan sertifikat maupun izin usaha pertambangan (IUP) yang sampai saat ini belum tuntas," kata Menteri Nusron didampingi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda serta Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.

Ia juga mengungkapkan, hingga kini sejumlah kabupaten/kota di Maluku Utara belum menyusun rencana detail tata ruang (RDTR). Padahal, RDTR merupakan syarat penting dalam pengendalian tata ruang wilayah.

"Hitungan kita, masih kurang sekitar 40 RDTR di Maluku Utara. Tahun depan kami komitmen untuk bisa diselesaikan," tegas Nusron.

Selain masalah sertifikasi tanah dan tata ruang, rapat koordinasi ini juga menyoroti pentingnya pengendalian alih fungsi lahan. Nusron mengingatkan agar sawah yang menjadi penopang ketahanan pangan tidak berubah fungsi menjadi kawasan perumahan atau perindustrian.

"Terutama jangan sampai sawah yang itu harusnya dijadikan sebagai penopang ketahanan pangan berubah fungsi jadi perumahan dan perindustrian," ujarnya.

Rakor ATR/BPN bersama kepala daerah Maluku dan Papua ini diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam penataan dan penyelesaian persoalan agraria di kawasan timur Indonesia, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah sekaligus menjaga keberlanjutan ruang hidup mereka. (nar)