Sofifi, malutpost.com -- Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku Utara digeledah oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Selasa (19/8/2025).

Penggeledahan ini terkait dugaan kegiatan pasar murah tahun 2023 yang dilaporkan fiktif dengan anggaran sebesar Rp2 miliar, di 10 kabupaten/kota.

Kepala Disperindag Malut, Yudhitia Wahab tampak terkejut dengan adanya laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan pasar murah 2023 berjalan sebagaimana mestinya tidak ada fiktif.

"Kegiatan itu entah siapa yang melaporkan, tapi laporannya disebut fiktif. Saya tekankan, tidak ada pasar murah fiktif di tahun 2023," kata Yudhitia.

Menurutnya, informasi adanya laporan tersebut berasal dari instansi lain. Ia juga membenarkan bahwa tim kejaksaan datang ke kantornya.

Dikonfirmasi apakah bendahara Disperindag diperiksa, ia mengaku tidak tahu.

"Saya tidak ada konfirmasi, kalau bendahara ini kan bendahara baru di 2025. Yang untuk tahun 2023 kan bendahara nya lain," sebut Yudhitia.

Terkait administrasi, Yudhitia menjelaskan bahwa nomenklatur belanja barang untuk masyarakat memang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Hanya saja, ditemukan kekurangan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sedang dilengkapi serta diverifikasi oleh Inspektorat.

"Jadi laporan yang masuk kesana juga kan mungkin berdasarkan pada LHP BPK. Jadi dilaporkan kegiatan itu bahwa kegiatan yang tidak dilengkapi dengan SPJ," ujarnya.

"Nah namun divonis fiktif itu yang kami tanda tanya juga. Ini vonisnya dari mana begitu, sementara Inspektorat sudah melakukan verifikasi dokumen dan BAP nya sudah ada," ujarnya penuh heran.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa pada prinsipnya pihaknya akan tetap bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang sementara berjalan.

"Prinsipnya, kami kooperatif. Ketika diminta hadir memberi keterangan kami kooperatif, diundang selalu datang. Saya tekankan, tidak ada kegiatan pasar murah yang fiktif," tegas Yudhitia. (nar)