PLN UIP MPA Tegaskan Komitmennya dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Keandalan Sistem Kelistrikan di Maluku

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA) saat melakukan pertemuan strategis bersama Gubernur Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa, di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (12/8/2025).

Ambon, malutpost.com -- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pasokan listrik yang andal, merata, dan berkelanjutan di Provinsi Maluku, melalui pertemuan strategis bersama Gubernur Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa, di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (12/8/2025).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah antara PLN dan Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjawab tantangan kelistrikan di wilayah kepulauan.

Gubernur Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa, menyampaikan bahwa listrik merupakan prasyarat utama untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pelayanan publik.

“Investasi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga perikanan dan industri akan stagnan tanpa pasokan listrik yang memadai. Kami ingin seluruh masyarakat Maluku, dari kota hingga pulau terluar, merasakan manfaat listrik yang merata dan andal,” ujar Hendrik.

Ia juga menyampaikan sejumlah isu prioritas, mulai dari percepatan elektrifikasi di daerah belum berlistrik, peningkatan kapasitas trafo untuk Rumah Sakit dr. H. Halussy, hingga penambahan daya di Pulau Ambon yang terus tumbuh kebutuhannya.

Selain itu, dukungan listrik untuk program nasional Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, investasi tambak udang di Seram Utara, pelabuhan perikanan Banda, serta pembangunan enam rumah sakit representatif di Maluku juga menjadi perhatian utama. Pemprov Maluku pun menyoroti pentingnya antisipasi pasokan bagi proyek strategis seperti pelabuhan integrasi terpadu di Waisarisa, Seram Bagian Barat.

General Manager PLN UIP MPA, Nur Hardiyanto saat bertemu Gubernur Maluku Hendrik Lewerisaa membahas langkah pemerintah dan PLN terkait tantangan kelistrikan di wilayah kepulauan.

Isu lain yang mengemuka adalah percepatan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT), termasuk penyediaan solar cell yang dapat dimiliki masyarakat. Perbedaan data elektrifikasi antara pemerintah daerah dan PLN juga akan segera disinkronkan agar kebijakan dapat diambil secara tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, PLN memaparkan langkah-langkah konkret yang akan ditempuh. Di antaranya, menambah pasokan daya sekitar 50 MegaWatt pada tahun 2026, memanfaatkan cadangan daya sebesar 35 MVA di sistem Nabung, membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea, serta memperluas program pemasangan solar cell secara bertahap.

Baca halaman selanjutnya..

Selanjutnya 1 2

Komentar

Loading...