Sofifi, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memaparkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna ke-33 DPRD Provinsi Malut, Kamis (7/8/2025).

Dalam pidato, gubernur menegaskan, penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2026 merujuk pada dokumen perencanaan nasional dan daerah. Dokumen tersebut disusun sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yakni "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".

Sementara itu, tema pembangunan daerah Maluku Utara tahun 2026 ditetapkan sebagai "Penguatan ekonomi dan daya saing sumber daya manusia untuk penyiapan fondasi transformasi".

Dalam pemaparannya Sherly menyebutkan sejumlah capaian makro pada tahun 2024 yang menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS 2026. Pertumbuhan ekonomi Malut tahun 2024 mencapai 13,73 persen, melampaui target RPJMD sebesar 11,59 persen. Inflasi berhasil ditekan hingga 1,50 persen, jauh di bawah target 2,25 persen. Selain itu, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar US$6,9 miliar.

Berdasarkan tren tersebut, pemprov menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 12,1 hingga 13,8 persen.

Angka kemiskinan diproyeksikan turun ke level 3,0–4,5 persen, sementara tingkat pengangguran diperkirakan menyusut menjadi 3,48–4,01 persen.

Sherly juga menegaskan enam prioritas pembangunan daerah tahun 2026, antara lain:

1. Memperkuat SDM dan penanggulangan kemiskinan.

2. Meningkatkan kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

3. Pemerataan wilayah dan pembangunan infrastruktur dasar.

4. Akselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah.

5. Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

6. Pemajuan kebudayaan daerah dan harmoni sosial.

Dari sisi fiskal, pendapatan daerah tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp3,162 triliun, mengalami penurunan sebesar 8,19 persen dibandingkan 2025. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

Namun demikian, pendapatan asli daerah (PAD) justru meningkat signifikan sebesar 23,12 persen dan kini menyumbang 34 persen dari total pendapatan daerah.

Total belanja daerah direncanakan mencapai Rp3,177 triliun, dengan belanja modal meningkat tajam hingga 111,91 persen atau mencakup 35 persen dari total belanja.

"Anggaran ini kami rancang agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam pengembangan wilayah dan infrastruktur dasar," tegas Sherly.

Ia menyampaikan, bahwa defisit anggaran sebesar Rp15 miliar akan ditutupi melalui pembiayaan daerah yang diproyeksikan mencapai Rp20 miliar.

Pemprov juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan pendapatan, mengefisienkan belanja, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Sherly langsung menyerahkan dokumen resmi KUA-PPAS 2026 kepada pimpinan DPRD Malut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (nar)