Negara yang adil tidak boleh membiarkan anak sekolah kelaparan atau memberi mereka makanan yang tak layak hanya demi mengejar angka statistik. dalam pandangan Islam, pemimpin adalah pelayan umat. ia hadir bukan sebagai penguasa.

Tapi sebagai penjaga, menyediakan makanan bukan soal citra, tapi amanah yang akan ditanyakan pada akhirat kelak. Reformasi MBG tidak bisa ditunda.

Negara harus menata ulang pendekatan yang digunakan: dari desain menu yang mengakar pada kearifan lokal, hingga pelibatan komunitas dan profesional dalam penyediaan makanan.

Transparansi anggaran harus diperkuat, dan segala bentuk, rakyat bukan objek dari janji politik. Mereka adalah subjek yang harus dihormati.

Pemerinta mestinnya melihat kembali kinerja Makan Bergizi gratis (MBG) dan mendorong pendidikan gratis bagi warga negaranya sesuai UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat 1, ”setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Namun, sejau ini banyak generasi yang putus sekolah akibat kebutuhan ekonomi terus mendesak, dan tidak ada keperpihakan negara kepada mereka.

Meskipun program makan bergizi gratis (MBG) merupakan visi misi atas janji politik kemarin, namun ada kekawatiran dalam jangka panjang generasi kedepan, misi yang di andalkan tidak berdampak langsung pada generasi untuk sehat. sebab makanan yang di sajikan mengadung ulat dan menggangu kesehat genarasi kedepan.

Baca Halaman Selanjutnya..