Gagasan buat mendanai MBG dengan zakat serta sumbangan masyarakat pun sempat dilempar ke publik. ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan supaya acara Makan Bergizi Gratis (MBG) dibiayai melalui dana zakat dan iuran masyarakat.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program ini, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah.

Sultan menyatakan bahwa sifat dermawan dan semangat gotong royong masyarakat Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menyukseskan program MBG (CNN Indonesia, 15-01-2025). tapi apa artinya sebuah negara Jika beban tanggung jawab sosialnya kembali dialihkan kepada masyarakat?

Bukankah tugas negara adalah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bukan justru meminta rakyat yang menanggung beban negara?

Di tengah semua ini, publik juga menaruh curiga pada keterlibatan militer dalam proyek-proyek sipil, termasuk ketahanan pangan. saat Letjen TNI aktif ditunjuk sebagai kepala Bulog, termasuk posisi Direktur Utama, dan wacana pembentukan 100 batalyon teritorial mencuat, bayangan Dwifungsi ABRI kembali muncul.

Demokrasi yang mestinya dijalankan secara sipil terancam kembali diselimuti oleh kontrol kekuasaan dari struktur yang tidak dipilih oleh rakyat.

Pangan adalah hak, bukan senjata politik, masalah gizi di Indonesia bukan sekadar angka di grafik kementerian. ia adalah soal keadilan dan perlakuan negara terhadap rakyatnya.

Baca Halaman Selanjutnya..