Sofifi, malutpost.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyebut masih banyak pekerjaan rumah dalam penataan sumber daya manusia (SDM) dan sarana penunjang kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal ini disampaikan gubernur Sherly usai rapat paripurna di DPRD, di Sofifi, Kamis (7/8/2025).

Sherly menyentil kondisi fasilitas kerja yang masih minim di kantor gubernur. Ia bahkan menyebut belum banyak terlihat komputer di atas meja pegawai.

"Kalau bapak pergi ke kantor gubernur kan nyaris tidak terlihat komputer di atas meja. Kita juga belum memiliki komputer di atas meja," ujar Sherly.

Ia mengatakan tahun ini Pemprov telah merencanakan pengadaan komputer untuk seluruh OPD sebagai bagian dari upaya peningkatan kerja birokrasi.

"Tahun ini pengadaan komputer, sehingga semua OPD bisa memiliki komputer," ujarnya.

Lebih jauh, Sherly menyoroti belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta belum tersusunnya dokumen dekomposisi peran (deompdes) secara tepat pada masing-masing OPD.

"Saat ini hanya baru rame aja hadir. Apakah semua sudah punya tupoksi dan deompdes yang tepat dan benar? belum," tegasnya.

Untuk itu, saat ini Pemprov tengah fokus melakukan pemetaan talenta aparatur sipil negara (ASN) agar ditempatkan di posisi yang benar dan strategis.

"Seperti yang saya sudah jelaskan, PR saya saat ini adalah memetahkan SDM di tempat yang benar dulu," tandasnya.

Pemprov Malut, lanjut Sherly, telah menjalin konsultasi intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengimplementasikan sistem manajemen talenta. Berbagai aplikasi BKN mulai digunakan, termasuk DNA Talenta untuk pemetaan, serta platform ASN Digital untuk mendata seluruh profil ASN di Maluku Utara.

"Sudah berkonsultasi dengan BKN kita menggunakan semua aplikasi yang dimiliki oleh BKN. Semua data ASN semua kita masukin," sebut Sherly.

"Harapannya jika tidak ada kendala, Agustus-September ini kita sudah selesai petakan. Dan mudah-mudahan di bulan Oktober kita sudah bisa dapat SK dari BKN untuk aktivasi manajemen talenta," tambahnya.

Ia menambahkan, setelah proses pemetaan selesai dan sistem manajemen talenta aktif, barulah pemerintah bisa melangkah ke tahap berikutnya, yakni memperbaiki kinerja secara menyeluruh.

"Jadi kita masih dalam tahap memetakan. Ini belum selesai. Setelah itu baru kita bisa memperbaiki kinerja," tandasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa reformasi birokrasi di Maluku Utara sedang berjalan, namun membutuhkan waktu dan tahapan yang sistematis agar hasilnya benar-benar berdampak bagi pelayanan publik. (nar)