Sofifi, malutpost.com -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Hanura, Iswanto, melontarkan kritik tajam kepada Gubernur Sherly Tjoanda dalam Rapat Paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Kamis (7/8/2025).

Iswanto menyebut, pernyataan Gubernur yang menginginkan kolaborasi dengan DPRD hanya sebatas formalitas tanpa implementasi nyata. Ia menilai lembaga legislatif kerap diabaikan dalam sejumlah proses strategis, termasuk pergeseran anggaran tahap 1 hingga tahap 5.

Dalam rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Malut itu, Iswanto menyoroti keterlambatan penyampaian KUA-PPAS 2026 yang baru disampaikan pada bulan Agustus. Padahal, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, penyampaian seharusnya dilakukan paling lambat pertengahan Juli.

"Ini sudah kali ketiga diagendakan, dua kali sebelumnya batal. Keterlambatan ini mengganggu pembahasan selanjutnya dan berdampak buruk pada siklus pembangunan," tegasnya.

Politisi Hanura ini juga menilai lambannya proses penyusunan KUA-PPAS mencerminkan ketidaksiapan tim anggaran pemerintah daerah. Ia bahkan menyebut bahwa penyampaian dokumen kali ini sekadar memenuhi kewajiban administratif, bukan hasil perencanaan yang matang.

"RPJMD diturunkan ke dalam RKPD, lalu lahirlah KUA-PPAS. Kalau penyampaiannya terlambat, artinya tidak ada keseriusan. Kami menilai pemerintah ini tidak serius membangun daerah," ujarnya.

Tak hanya itu, Iswanto mendesak Gubernur Sherly Tjoanda untuk segera mengevaluasi seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilainya tidak menunjukkan kinerja maksimal.

"Kalau mau membangun daerah, semua harus komitmen. Jangan hanya bicara kolaborasi, tapi prakteknya kami di DPRD tidak dianggap," pungkasnya tegas. (nar)