Ternate, Malutpost.com  — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Maluku Utara menyatakan keprihatinan mendalam atas maraknya keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Maluku Utara. WNA ini baik yang bekerja secara legal maupun yang diduga tidak memiliki dokumen lengkap. Situasi ini menjadi perhatian serius, mengingat ketegangan geopolitik global yang sedang meningkat, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

Operasi imigrasi pada 2025 telah mengamankan ratusan WNA bermasalah di Bali dan Maluku Utara, termasuk 41 WNA ilegal yang bekerja di sejumlah perusahaan. Bahkan, sebanyak 4.656 WNA asal Tiongkok tercatat bekerja di sektor pertambangan di Maluku Utara.

Selain itu, pengawasan terhadap orang asing terus dilakukan melalui Operasi Wira Waspada oleh Kanwil Dirjen Imigrasi Maluku Utara. Namun, fakta bahwa nelayan di Halmahera dan Morotai mengeluhkan maraknya kapal asing di perairan Maluku Utara. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan di laut juga masih lemah.

HMI Badko Malut memandang kondisi ini bukan hanya persoalan administrasi atau tenaga kerja, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk operasi intelijen asing. Posisi Maluku Utara yang strategis di jalur Indo-Pasifik, dekat dengan titik konflik dan memiliki sumber daya mineral penting seperti nikel, menjadikannya rawan terhadap manuver geopolitik kekuatan besar.

“Kami tidak menuduh, tetapi menduga bahwa pola pergerakan WNA yang tidak terdata dengan baik bisa menjadi celah bagi pihak asing untuk melakukan operasi intelijen. Apalagi, situasi global saat ini sedang panas, dengan rivalitas AS–Tiongkok yang memanas di Indo-Pasifik,” ujar Muhammad Asmar Joma, Ketua Bidang Kemaritiman dan Agraria HMI Badko Malut.

Asmar menambahkan, infiltrasi intelijen tidak selalu berbentuk operasi militer, melainkan sering berkamuflase melalui jalur sipil. Mulai dari pekerja asing, perusahaan investasi, hingga aktivitas di sektor kelautan.

“Maluku Utara bukan sekadar penghasil nikel dan daerah industri, tetapi benteng maritim yang menentukan masa depan Indonesia di Indo-Pasifik. Kita tidak boleh lengah. Setiap celah yang kita abaikan hari ini, bisa menjadi ancaman serius bagi kedaulatan bangsa di masa depan,” tutup Asmar.

Oleh karena itu, HMI Badko Malut meminta peningkatan koordinasi lintas lembaga, khususnya antara Imigrasi, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI Angkatan Laut, dan Polri, untuk memperkuat deteksi dini. (red/kun)