Sofifi, malutpost.com -- Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) menilai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 Pemprov Malut belum sepenuhnya mencerminkan semangat pemerataan pembangunan.

Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi Hanura, Iswanto, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RPJMD yang digelar pada Senin (4/8/2025).

Iswanto menyampaikan apresiasi atas penyusunan dokumen RPJMD sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi. Namun, ia menegaskan bahwa substansi teknis dalam dokumen tersebut masih ada sejumlah kelemahan dasar.

"RPJMD adalah pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan yang sangat menentukan keberhasilan capaian visi misi gubernur dan wakil gubernur serta kualitas pelayanan publik masyarakat Maluku Utara," kata Iswanto.

"Pandangan dan catatan kritis Partai Hanura yaitu yang pertama adalah kelemahan substansi dokumen teknis yang disajikan. Fraksi Hanura mencermati bahwa dokumen RPJMD belum sepenuhnya menyajikan logical framework matrix yang menghubungkan antara visi misi, tujuan sasaran, indikator kinerja daerah (IKD) dan indikator kinerja utama (IKU)," tegasnya.

Lebih lanjut, Fraksi Hanura juga menyoroti lemahnya proyeksi fiskal jangka menengah dalam dokumen tersebut. Menurut Iswanto, RPJMD belum menyertakan asumsi makro daerah maupun skenario fiskal yang memperhitungkan dinamika ekonomi lokal maupun nasional.

Dalam catatannya, Fraksi Hanura menekankan pentingnya pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan yang lebih adil. Iswanto menyebut bahwa daerah-daerah tertinggal seperti Pulau Taliabu, Halmahera Timur, dan Kepulauan Sula masih menghadapi berbagai persoalan dasar.

"IPM rendah, akses air bersih dan sanitasi terbatas, serta ketahanan pangan lemah masih menjadi realita di sejumlah kabupaten. Namun, dalam dokumen RPJMD belum terlihat adanya skema afirmatif yang menyasar langsung kebutuhan ke wilayah-wilayah tersebut," tegasnya.

Fraksi Hanura menekankan soal komitmen pemerataan dan keadilan, fraksi Hanura menceramati bahwa visi RPJMD menjaga keberagaman dan pemerataan pembangunan Maluku Utara bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan merupakan cita-cita mulia.

"Namum kami menekankan agar implementasi visi ini benar-benar diwujudkan secara nyata terutama dalam menghadapi ketimpangan pembangunan di wilayah 3T yang selama ini belum maksimal tersentuh pembangunan infrastruktur dasar seperti pendidikan dan kesehatan," tegasnya.

Hanura juga mengusulkan penajaman terhadap sejumlah program prioritas, di antaranya, pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah, pembangunan ekonomi hijau dan biru berbasis potensi lokal, penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah

"RPJMD ini secara umum cukup komprehensif, tetapi perlu lebih tajam dan berpihak pada kelompok dan daerah yang tertinggal," ungkap Iswanto.

Selain itu, Hanura meminta agar RPJMD memberi perhatian khusus pada pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Iswanto menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah lokal dari sektor tambang dan perikanan, serta jaminan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

Fraksi Hanura juga mengingatkan pentingnya penguatan mekanisme akuntabilitas dan evaluasi dalam pelaksanaan RPJMD agar dokumen ini tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar menjadi alat kendali pembangunan daerah yang transparan dan berorientasi pada hasil.

"Fraksi Hanura menyambut baik Ranperda RPJMD ini dan akan memberikan masukan lanjutan secara konstruktif dalam pembahasan tingkatan selanjutnya," pungkasnya. (nar)