Tetapi, sebagai suatu kebijakan yang lahir dari proses politik dan pertarungan kepentingan ekonomi, masih terdapat kelemahan yang perlu dibenahi kedepan.

Petani kelapa berperan penting dalam menyukseskan program hilirisasi. Dengan demikian pelibatan petani berbasis kelembagaan tani pada rantai pasok yang inklusif, adil, serta berkelanjutan menjadi hal paling fundamental dalam membangun ekosistem bisnis yang saling menguntungkan.

Model kelembagaan dan kemitraan meskipun diatur di Perda, tetapi berdasarkan kondisi aktual mayoritas petani tidak memiliki kelembagaan tani. Mereka mengelola kebun secara mandiri dan tidak punya organisasi untuk belajar dan berjuang. Padahal kelembagaan tani merupakan kendaaraan penting menuju transformasi.

Perda Hilirisasi disatu sisi adalah kabar baik, namun disisi lain menjadi kabar buruk. Kabar baiknya pemerintah daerah berkomitmen mendorong transformasi perkebunan kelapa sekaligus memastikan akses pasar.

Sementara kabar buruk yaitu petani dipaksa masuk dalam skema bisnis yang timpang dikarenakan hanya menjadikan petani sebagai objek, bukan subyek.

Idealnya perusahan dan petani harus setara dengan derajat subyek - subyek. Kesamaan derajat menempatkan hak dan kewajiban dipenuhi tanpa ada relasi yang timpang, sebab pada prinsipnya sama-sama saling membutuhkan.

Perusahan membutuhkan pasokan buah, sebaliknya petani berharap mendapatkan penghasilan demi keberlangsungan hidup.

Baca Halaman Selanjutnya..