Sofifi, malutpost.com -- Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku Utara menyampaikan penegasan kepada Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe terkait arah pembangunan Kota Sofifi dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda RPJMD Maluku Utara tahun 2025-2029, Senin (4/8/2025).

Juru bicara Fraksi Golkar, Johan Josias Manery mengatakan, konsep pembangunan Sofifi merupakan gagasan besar dan ambisius yang harus menjadi prioritas pemerintah provinsi (pemprov).

Pembangunan ini tidak boleh lagi sebatas proyek administratif, tetapi harus menyeluruh dan terintegrasi.

"Konsep pembangunan Kota Sofifi adalah sebuah gagasan ambisius untuk mentransformasi ibu kota Provinsi Maluku Utara dari sekadar pusat administrasi menjadi kota yang terpadu, berkelanjutan, dan layak huni," tegas Johan.

Selama ini lanjut dia, Sofifi dikenal sebagai kota mati karena minimnya fasilitas umum, aktivitas ekonomi, dan jumlah penduduk yang masih rendah.

Oleh karena itu, fraksi Golkar menilai bahwa pembangunan Sofifi tidak cukup hanya difokuskan pada aspek fisik semata, melainkan harus menyasar penciptaan ekosistem kota yang berfungsi secara utuh dan efisien.

Untuk itu, fraksi Golkar merinci bahwa arah pembangunan Sofifi harus berdiri di atas empat pilar utama diantaranya:

1. Pembangunan pusat pemerintahan dan administrasi

2. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah

3. Penciptaan pusat kegiatan ekonomi

4. Pembangunan kota layak huni dan berkelanjutan

Dengan strategi ini, Sofifi diharapkan bisa menjadi magnet baru bagi investasi dan menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru yang sejajar dengan Kota Ternate yang lebih dahulu berkembang.

Ia juga menekankan, terkait status Sofifi sebagai ibu kota provinsi, Fraksi Golkar menyarankan agar seluruh elemen pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif duduk bersama membahasnya secara jernih, demi merumuskan arah pembangunan ke depan secara terpadu tanpa konflik.

"Terkait soal status sofifi, baiknya duduk bersama semua elemen pemerintahan daerah dan DPRD untuk lebih jernih dan terarah pada perencanaan ke depan tanpa menimbulkan konflik antara pemerintah daerah," tegasnya.

Golkar juga mengkritik perbedaan redaksi visi antara pidato resmi Gubernur Sherly Tjoanda dan dokumen RPJMD yang diajukan kepada DPRD. Dalam pidato Gubernur, visi yang disampaikan adalah Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

"Sedangkan pada RPJMD memuat visi menjaga keberagaman dan pemerataan pembangunan Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan. Sehingga Partai Golkar dianggap perlu ketegasan dalam penyampqian visi dan misi Gubernur dan wakil gubernur," ujarnya.

"Karena setiap kata dalam visi mempunyai arti dan makna," tambah Johan.

Fraksi Golkar juga menyoroti lemahnya format pembangunan RPJMD yang dinilai tidak secara eksplisit menunjukkan sinergitas antara program Pemprov Maluku Utara dengan pemerintah kabupaten/kota. Padahal, pembangunan berbasis kewilayahan sangat penting agar semua daerah merasa diperhatikan.

"Tetapi dalam format pembangunan secara eksplisit tidak mencantumkan sinergitas program pembangunan Pemprov Malut dengan pemerintahan kabupaten/kota di Maluku Utara dengan ciri pembangunan kewilayahan sehingga semua kabupaten/kota merasa di perhatikan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan dan terarah," pungkasnya. (nar)