Mengutip salah seorang tokoh Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn dalam buku sampul putihnya, Ia menjelaskan, timbulnya isue kebijakan publik terutama karena telah terjadi konflik atau perbedaan persepsional diantara para actor atas suatu situasi problematik tertentu.

Dunn membagi perangkat isu kebijakan secara berurutan yakni isu utama, isu sekunder, isu fungsional, dan isu minor. Artinya makin tinggi status peringkat yg diberikan atas suatu isu, maka semakin strategis pula posisi politisnya.

Jauh sebelum itu, mestinya Pemprov memiliki agenda setting untuk merumuskan kebijakan yang nantinya diterima oleh banyak khalayak. Benar adanya, dalam suatu kehidupan baik masyarakat dan negara tidak pernah yg namanya akan berhenti atau terbatas dari isu.

Baca Juga: Pemekaran Daerah: Kebutuhan atau Euforia Demokrasi?

Bahkan dalam masyarakat politik manapun, isu kebijakan publik tidak pernah berhenti, dinamika perkembangannya menyesuaikan perkembangan masyarakat, budaya politik, dan karakter sistem politiknya.

Sejatinya kebijakan publik secara umum dilihat seebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap siapa mendapat apa.

Tapi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik (Good Governnce) merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai kegiatan yg berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut.

Dengan demikian, sebelum ada finalisasi kebijakan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara mesti adanya proses formulasi kebijakan dan perumusan yang di putuskan secara umum untuk memperoleh kesepakatan tentang alternatif kebijakan yang dipilih.

Apa pun rencana Pemprov soal persiapan DOB Sofifi bila ada nilai dan kemaslahatan impact baik dan kesejahtera rakyat harus di support, sebaliknya jalur koordinasi dan komunikasi lintas pemerintah dengan berbagi pihak pun perlu dibangun jangan sampai ada garis pemisah. Sofifi Rumah Kita Bersama, Maluku Utara Maju dan Bangkit. (*)