Salah satu tindakan yang dilakukan peserta unjuk rasa saat itu adalah menutup, melepaskan, atau menghapus dengan beragam cara seperti memahat dengan batu atau menutup dengan cat papan nama di berbagai instansi atau institusi yang mereka lewati.

Papan nama yang secara direksional merujuk tempat instansi itu berada, yakni Kota Tidore Kepulauan, dipahat-lepaskan atau dicat lalu diganti dengan nama Kota Sofifi.

Saat Komisi II DPR yang dipimpin langsung ketuanya saat itu melakukan kunjungan kerja untuk meninjau wilayah Sofifi, masyarakat bahkan menyambut speed boat yang ditumpangi rombongan komisi II DPR dengan arakan perahu di peraiaran Sofifi dan dilengkapi dengan tradisi jokokaha di pelabuhan Sofifi.

Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa Presidium Rakyat Tidore soal DOB Bentrok dengan Massa di Sofifi

Untuk urusan DOB ini, masyarakat Sofifi juga pernah memblokir aktivitas DPRD Provinsi dan memblokade jalan keluar masuk Gubernur di kediamannya di Gosale Puncak sehingga nyaris tidak bisa berangkat tugas ke Jakarta.

Beberapa aksi di atas hanya di antaranya, masih ada aksi-aksi lain yang dilakukan saat itu, namun situasi pro-kontra tidak segaduh saat ini karena pihak Kesultanan dan Pemerintah Kota Tidore saat itu meskipun menolak DOB tetapi tidak meresponsnya dengan cara yang seperti saat ini dilakukan.

Sejak pemerintah Kota Tidore Kepualaun dan Kesultanan Tidore memelopori gerakan menolak DOB melalui aksi yang digelar di Kantor Wali Kota dan Kedaton Tidore,

Saya sudah menduga pasti akan ada aksi tandingan oleh masyarakat Sofifi karena secara psikologis dari berbagai peristiwa di atas, masyarakat Sofifi, dan bahkan daerah sekitarnya, sangat menginginkan DOB Sofifi. Aksi tandingan itu benar saja terjadi.

Baca Halaman Selanjutnya..