Sofifi, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera lengkapi data administrasi guna memastikan alokasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah pusat tahun 2025.

Hal ini disampaikan Sherly saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029 di Hotel Bela Ternate, Jumat (25/7/2025).

"Rumah layak huni atau dapur sehat, minggu kemarin kami berkunjung ke Balai Perumahan di Manado bersama dengan Kadis Perkim. Tahun 2025 ini ada DAK dari Kementerian Perumahan sebesar 300 unit rumah RTLH untuk masing-masing kabupaten/kota," ungkap Gubernur Sherly.

Sherly menekankan pentingnya percepatan kelengkapan data agar anggaran dan alokasi dari kementerian bisa segera tersalurkan. Untuk itu, ia meminta para wakil bupati yang hadir agar segera menyampaikan hal ini kepada para bupati di daerah masing-masing.

"Hanya perlu melengkapi saja, jadi mohon para wakil bupati bisa menginfokan kepada bupati agar Dinas Perkim di masing-masing daerah segera melengkapi data-datanya," tegasnya.

Tak hanya untuk tahun ini, Sherly juga sudah menyiapkan rencana strategis untuk 2026. Ia menyebut, jika kinerja pelaksanaan tahun 2025 berjalan baik, maka pihaknya akan mengajukan alokasi 1.000 rumah untuk setiap kabupaten/kota, dengan target total 10.000 rumah di seluruh Provinsi Maluku Utara.

"Untuk tahun 2026, kita bisa meminta satu kabupaten/kota 1.000 rumah. Jadi total 10.000 rumah untuk provinsi," ujarnya.

Selain program pusat, Pemprov Maluku Utara juga menjalankan inisiatif serupa melalui APBD. Untuk tahun 2025 ini, provinsi mengalokasikan 700 unit rumah untuk renovasi, baik berupa pembangunan baru maupun perbaikan dapur sehat.

"Provinsi Maluku Utara tahun ini alokasikan 700 rumah renovasi. Ada yang bangun baru, ada juga yang hanya renovasi dapur. Tahun depan kita targetkan melalui APBD untuk bangun 1.000 rumah juga," jelas Sherly.

Gubernur berharap program ini dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara. (nar)