Kita menyaksikan bagaimana logika pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat mengikis akar-akar budaya dan identitas lokal. Sebuah kesalahan kolektif yang akan ditanggung oleh generasi mendatang, karena kita gagal menjaga tanah, air, dan warisan leluhur.

Di hadapan Halmahera yang terus berdarah oleh tambang, kita dituntut untuk bersikap. Tidak cukup hanya menjadi pengamat, atau penikmat cerita romantis tentang masa lalu Halmahera.

Kita harus menolak kolonialisme dalam bentuk baru ini, korporasi tambang yang datang dengan bendera investasi, tapi meninggalkan luka bagi rakyat Halmahera.

Saatnya warisan budaya dilindungi, bukan dijual murah atas nama PAD atau pertumbuhan ekonomi. Karena jika Halmahera kehilangan hutannya, sungainya, lautnya, dan manusianya yang arif, maka kita bukan hanya kehilangan pesona geografis, tapi juga kehilangan arah kemanusiaan. Ini bukan hanya soal lingkungan atau ekonomi, tapi soal harga diri dan identitas.

Dalam konteks ini, kritik Adnan Amal sangat relevan: “Pengetahuan lokal sering dipinggirkan dalam diskursus pembangunan modern. Padahal, pengetahuan itu lahir dari dialektika yang panjang antara manusia dan alamnya.”

Pengetahuan lokal masyarakat Halmahera tentang ekologi, tata ruang, hingga keseimbangan hidup telah dibungkam oleh bulldozer. Apa yang disebut pembangunan hanyalah pengulangan kolonialisme dengan wajah yang lebih licik dan bahasa yang lebih teknokratik.

Halmahera sedang digadaikan. Kekayaan alamnya ditukar dengan utang lingkungan yang mahal. Kedaulatan rakyatnya dikorbankan demi statistik makro ekonomi.

Dan jika tidak ada perlawanan, maka yang akan tersisa dari Halmahera hanya cerita pilu tentang bagaimana pesona itu memudar, bukan karena takdir, tapi karena kita semua diam dan membiarkan.

Akhir kata. Ketika Hutan habis kau tebangi, Gunung telah habis kau gunduli dan air telah kau cemari, maka di situ kita akan sadar, bahwa uang tidak dapat dimakan. Hutan lestari mata air mengalir, Hutan binasa air mata mengalir. (*)