Presidium Rakyat Tidore Geruduk Kantor Gubernur Maluku Utara, Tolak DOB Sofifi dan Tuntut Penjelasan Gubernur Sherly

Sofifi, malutpost.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Presidium Rakyat Tidore melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku Utara, Rabu (23/7/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi.
Pantauan malutpost.com, dalam aksinya, massa datang mengenakan pakaian adat khas Tidore, membawa spanduk dan poster tuntutan, serta menyuarakan keberatan mereka secara lantang terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil dan sarat pencitraan politik.
Salah satu orator aksi menyampaikan bahwa kehadiran mereka di Kantor Gubernur adalah untuk mempertanyakan langsung kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengenai sikap pemerintah terhadap rencana pemekaran DOB Sofifi.
"Kami datang ke sini untuk mempertanyakan langsung kepada Gubernur Sherly. Kenapa hanya DOB Sofifi yang terus disebut-sebut? Bagaimana dengan aspirasi masyarakat di daerah lain yang juga menuntut pemekaran kabupaten dan kota," teriak orator dari atas mobil komando.
Masa aksi mengatakan tidak butuh kejadian asisten atau sekda, namun mereka ingin bertemu langsung dengan Gubernur Sherly Tjoanda secara langsung.
"Jangan hanya pencitraan di TikTok. Banyak persoalan di Maluku Utara yang lebih mendesak dan butuh perhatian nyata dari seorang Gubernur," lanjut orator.
Selain menolak DOB Sofifi, massa aksi juga mendesak agar Gubernur Sherly Tjoanda segera menemui mereka dan menyampaikan penjelasan resmi terkait sikap pemerintah provinsi terhadap aspirasi-aspirasi lain yang belum mendapat tanggapan.
Massa juga membawa tuntutan agar pemerintah mengedepankan keadilan wilayah dan tidak menjadikan kebijakan pemekaran sebagai proyek politik sepihak.
Aksi yang berlangsung di halaman kantor gubernur ini mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP.
Hingga berita ini dipublikasikan, aksi masih terus berlangsung dan belum terlihat adanya pertemuan resmi antara perwakilan massa dan pihak pemerintah provinsi. (nar)
Komentar