Sofifi, malutpost.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menegaskan sikapnya terkait status kepemilikan tiga pulau di wilayah perbatasan antara Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Papua Barat Daya.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyampaikan bahwa tiga pulau tersebut secara sah masuk dalam wilayah administratif Provinsi Maluku Utara, berdasarkan regulasi dan catatan sejarah yang ada.

Tiga pulau yang dimaksud adalah Pulau Sain, Pulau Kiyas, dan Pulau Piyai, yang berada di wilayah Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah.

Pulau-pulau ini sebelumnya sempat menjadi klaim oleh pihak Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan bahwa Pemprov Malut telah melakukan kajian dan rapat bersama pimpinan OPD terkait.

"Rapat bersama dengan pimpinan OPD terkait soal perbatasan wilayah sudah kita telaah. Sudah kita surati Mendagri bahwa tiga pulau yang berbatasan dengan Papua Barat itu, kesimpulannya, sesuai regulasi dan sejarah masuk dalam wilayah Provinsi Maluku Utara," kata Sarbin, saat dikonfirmasi, Senin (21/07/2025).

Sarbin menambahkan, bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan status tiga pulau tersebut agar tetap menjadi bagian dari Maluku Utara. Upaya ini akan dilakukan melalui jalur resmi dengan dukungan dokumen hukum dan sejarah yang menguatkan klaim Pemprov Malut.

"Kita akan terus mempertahankan itu lewat Mendagri," tegasnya.

Pemprov Maluku Utara berharap agar polemik batas wilayah ini dapat diselesaikan secara adil dan objektif oleh pemerintah pusat.

Dengan langkah ini, Pemprov Malut menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan wilayah dan memastikan seluruh aset daerah, termasuk pulau-pulau kecil terluar, tercatat dan terlindungi secara hukum.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya baru-baru ini mengklaim kepemilikan tiga pulau yang berada di wilayah Kecamatan Pulau Gebe tersebut. (nar)