Dengan fasilitas yang cukup memuaskan, mestinya mereka harus menempatkan posisi sebagai wakil yang ditugaskan untuk berjuang demi masyarakat.

Namun, faktanya justru terbalik. Para wakil rakyat ini menunjukkan sikap yang tidak seharusnya. Mereka bertingkah seakan-seakan tidak memperdulikan keresahan dan kegelisahan masyarakat. Satu bulan terakhir ini, nama lembaga DPRD Kota Ternate tercoreng dengan sikap beberapa oknum DPRD.

Selain skandal perselingkuhan, ada sikap anggota DPRD yang tidak terpuji ditunjukkan saat rapat paripurna untuk membahas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda RPJMD tahun 2025-2029.

Rapat penting untuk menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan, wakil rakyat justru asyik bermain game di handphone mereka.

Padahal, paripurna RPJMD tersebut menjadi momentum untuk menentukan nasib masyarakat di Kota Ternate selama lima tahun kedepan, terutama sektor pembangunan.

Di tengah pentingnya pembahasan arah pembangunan Kota Ternate, para wakil rakyat justru memperlihatkan sikap tak terpuji. Kondisi ini menjadi catatan serius tentang etika dan tanggung jawab DPRD sebagai wakil rakyat. Bahkan menambah daftar “buruk” anggota DPRD di balik kursi empuk Kalumata Puncak.

Menjadi politisi yang hanya menjalankan tiga tugas pokok di lembaga eksekutif, ada konsekuensi yang melekat. Konsekuensi tersebut terkait disiplin yang harus dipatuhi terutama menjaga nama baik lembaga (DPRD dan Partai Politik).

Baca Halaman Selanjutnya..