Sebagai unit yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur kelistrikan, Senior Manager Perencanaan PLN UIP MPA, Henry Donald Mangatas Silaen, menambahkan bahwa kerja sama ini akan memberikan kepastian operasional dan memitigasi risiko bagi PLN dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur kelistrikan.

Menurut Donald, saat ini portofolio proyek PLN UIP MPA mayoritas terkonsentrasi di Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara, sementara saat ini belum terdapat proyek yang sedang dilaksanakan di wilayah Papua.

Pihaknya berharap dengan adanya PKS ini, PLN dapat bekerja dengan lebih nyaman dan mampu memitigasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) di lapangan, baik yang berkaitan dengan isu lokasi maupun interaksi dengan masyarakat setempat, sejak tahap awal perencanaan.

"Kita berharap dengan adanya PKS ini kita PLN bisa bekerja dengan lebih nyaman dan kita juga bisa hadapi permasalahan-permasalahan di lapangan baik itu di lokasi maupun dengan masyarakat setempat sudah bisa kita mitigasi diawal," kata Donald.

Kerja sama ini menjadi landasan penting bagi PLN, khususnya UIP MPA, untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan listrik hingga ke daerah terpencil, mengatasi berbagai tantangan teknis dan non-teknis di lapangan, serta memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip GCG.

Dengan dukungan penuh dari Kejaksaan, PLN optimis dapat mewujudkan pemerataan akses listrik yang menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia, demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. (ikh)