Jayapura, malutpost.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua (UIP MPA) bersama Kejaksaan Tinggi Papua secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama pada Senin (14/7/2025) di Kantor UIW P2B, Jayapura.

Perjanjian Kerja Sama tersebut sebagai upaya dalam akselerasi pembangunan ketenagalistrikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan langkah strategis PLN dalam memperkuat sinergi hukum untuk memastikan kelancaran, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap tahapan proyek strategis pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah timur Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif PT PLN (Persero) yang secara serentak di seluruh Unit Induk se-Indonesia, termasuk di Papua, melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kolaborasi ini menegaskan komitmen PLN dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkeadilan, khususnya yang diemban oleh Unit Induk Pembangunan, melalui pengawalan hukum yang komprehensif.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin S. H., M. H., menegaskan peran Kejaksaan dalam mendukung pembangunan nasional.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pendampingan hukum kepada pemerintah dan instansi lain dalam menangani permasalahan terkait pelaksanaan pembangunan.

“Kejaksaan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Kami siap mengawal pelaksanaan proyek-proyek ketenagalistrikan agar berjalan sesuai koridor hukum, transparan, dan akuntabel,” ujar Hendrizal.

Lebih lanjut, Kejaksaan Tinggi Papua berkomitmen untuk mengawal proyek-proyek ketenagalistrikan PLN. Hendrizal juga berharap agar kerja sama dan koordinasi antara PLN dan Kejaksaan dapat semakin baik di masa mendatang.

Baca halaman selanjutnya ...