Kementerian Transmigrasi Kucur Dana Rp35 Miliar untuk 7 Daerah di Maluku Utara

Wagub Malut, Sarbin Sehe dan Wamen Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi saat di wawancara.

Ternate, malutpost.com -- Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Viva Yoga Mauladi, memberikan anggaran kepada 7 kabupaten/kota di Maluku Utara sebesar Rp35 miliar dari APBN 2025 untuk peningkatan kapasitas transmigrasi.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemprov Maluku Utara yang digelar di Hotel Bela Ternate, Viva Yoga mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp35 miliar dari APBN 2025.

Ketujuh daerah yang menerima dana tersebut adalah Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan, dan Halmahera Utara.

"Untuk APBN 2025, total anggaran kira-kira Rp35 miliar akan dialokasikan untuk kawasan transmigrasi di Maluku Utara," kata Viva, di Kota Ternate, Selasa (15/7/2025).

Besaran dana yang diterima tersebut diantaranya, Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp8,647.020.000, Halmahera Timur Rp2,594.000.000, Halmahera Selatan Rp4.587.020.000, Halmahera Tengah Rp 11. 829.005.000, Halmahera Utara Rp 4.911.020.000, Kepulauan Sula Rp 1,297.020.000, dan Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp 1.457.020.000.

Ia menjelaskan, alokasi dana tersebut merupakan bagian dari amanat Presiden RI yang menugaskan Kementerian Transmigrasi sebagai lembaga mandiri untuk menjalankan tiga amanat yaitu, menjaga integrasi nasional, mengentaskan kemiskinan, dan berkontribusi mewujudkan kedaulatan pangan.

Kedatangannya ke Malut bukan hanya untuk sekedar kunjungan kerja, tapi sekaligus menginginkan ada peningkatan terhadap kapasitas di kawasan transmigrasi, baik itu ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat dan orientasi terhadap perspektif sosial budaya di kawasan transmigrasi di Maluku Utara.

"Ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara," tegasnya.

Wamen berharap, dana itu dapat digunakan secara maksimal oleh pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mendukung pengembangan produk unggulan lokal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe menekankan, pentingnya kolaborasi dan keselarasan visi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"Ini merupakan kesempatan sangat baik bagi kelangsungan hidup masyarakat, khususnya yang berada di kawasan transmigrasi. Saya berharap para kepala daerah bisa bersinergi dalam membangun kawasan ini," tegas Sarbin.

Dalam kegiatan Rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Kerja sama tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Penandatanganan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Kegiatan turut dihadiri oleh para pejabat dari berbagai kabupaten, termasuk Bupati Pulau Morotai, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Wakil Bupati Halmahera Utara, Wakil Bupati Halmahera Selatan, Kepala Dinas Nakertrans Malut, serta jajaran dari Kementerian Transmigrasi. (nar)

Komentar

Loading...