Sofifi, malutpost.com -- Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), Iqbal Ruray, menegaskan bahwa proses pemekaran Sofifi menjadi daerah otonom baru (DOB) harus melalui koordinasi yang matang, khususnya dengan Kesultanan Tidore.

Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga harmoni dan memastikan semua pihak merasa dilibatkan serta tidak dirugikan.

"Semua pihak terkait, apalagi Pak Sultan. Kita akan meminta izin. Saya kira Pak Sultan juga tidak keberatan, sepanjang ini kita bicarakan baik-baik," ujar Iqbal Ruray, di Sofifi, Senin (14/7/2025).

Iqbal menyoroti dampak fiskal yang akan muncul jika Sofifi resmi lepas dari wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan. Ia mencontohkan, jika saat ini APBD Kota Tidore bernilai Rp1 triliun, maka pemisahan Sofifi akan menyebabkan penurunan signifikan terhadap nilai tersebut.

"Kalau APBD Kota Tidore sekarang Rp1 triliun, karena lepas Sofifi otomatis dia berkurang. Nah, itu yang menjadi tugas Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi, bagaimana supaya angka yang tadi itu tetap," tegasnya.

Menurut Iqbal, agar Kota Tidore dapat melepas Sofifi dengan lapang dada, harus ada perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Salah satu bentuknya adalah kebijakan khusus terkait Dana Alokasi Umum (DAU) agar tetap dialokasikan ke Tidore, meski wilayah administratifnya berkurang.

"Jadi harus ada pengecualian khusus untuk Kota Tidore. Supaya mereka melepas juga dengan hati yang tenang," ujarnya.

Iqbal mencontohkan sejumlah daerah di Indonesia yang mendapatkan perlakuan fiskal khusus karena nilai sejarah dan konstitusional, seperti Kota Yogyakarta dan Provinsi Aceh. Kota Tidore menurutnya memiliki alasan historis kuat untuk mendapat perhatian serupa, karena pernah menjadi ibu kota Irian Barat pada masa lalu.

"Harus pemerintah pusat punya kebijakan. Bahwa DAU tetap diperuntukkan karena Tidore dulu pernah jadi ibu kota Irian Barat. Contohnya begitu. Seperti Kota Jogja dan Aceh. Jadi kita bisa bicarakan. Ada berbagai macam cara kok. Sepanjang pemerintah pusat mau membantu, saya yakin ada jalan," ucap Iqbal.

DPRD Maluku Utara bersama Pemprov Malut akan berkoordinasi untuk mendorong agar pemekaran Sofifi berlangsung secara baik. (nar)