Sofifi, malutpost.com --Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara melaksanakan rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.

Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya perbaikan layanan di masa mendatang.

Kegiatan evaluasi ini digelar pada Rabu (09/07/2025) di Aula Kanwil Kemenag Malut dan dihadiri oleh seluruh kepala kantor Kemenag kabupaten/kota se-Maluku Utara serta petugas kloter.

Dalam rapat evaluasi internal tersebut, sejumlah catatan penting mengemuka. Salah satu sorotan utama adalah aspek digitalisasi layanan haji, yang dinilai masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Proses biometrik jemaah yang kerap mengalami hambatan, minimnya perangkat digital di daerah, serta ketidakmampuan sebagian jemaah terutama lansia mengakses aplikasi Nusuk menjadi tantangan tersendiri.

"Digitalisasi menjadi isu besar tahun ini. Banyak jemaah yang belum siap dari sisi literasi digital, sementara perangkat dan jaringan di daerah juga belum maksimal," kata Kakanwil Kemenag Malut, Amar Manaf.

Secara umum, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinilai berjalan baik. Namun, tidak semua proses berlangsung mulus. Pembagian kafilah dan syarikah yang tidak ideal menyebabkan jemaah dari satu kloter terpencar di lokasi yang berbeda.

Hal ini menyulitkan petugas dalam memberikan bimbingan dan layanan secara optimal, khususnya bagi jemaah lansia yang membutuhkan pendampingan lebih intensif.

Dalam diskusi, para kepala kantor Kemenag kabupaten/kota dan petugas haji menyampaikan sejumlah rekomendasi penting. Salah satunya adalah menambahkan pelatihan penggunaan aplikasi digital dalam materi manasik haji. Hal ini dianggap penting agar jemaah lebih siap secara teknis sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Selain itu, para pembimbing haji juga mengusulkan agar ke depan, satu kloter dapat ditempatkan dalam satu hotel dan satu syarikah, untuk memudahkan koordinasi, pengawasan, serta pembinaan ibadah secara terpusat.

Poin positif juga datang dari sisi dukungan pemerintah daerah. Tahun ini, hampir seluruh pemda di Maluku Utara menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung penyelenggaraan haji. Bentuk dukungan tersebut meliputi penyediaan uang saku, konsumsi, akomodasi, hingga layanan kesehatan gratis bagi para jemaah.

Amar juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi pemda. Ia berharap agar dukungan ini dapat diperkuat secara hukum melalui peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum pelaksanaan di tahun-tahun mendatang.

"Kami harap bantuan pemda bisa dijadikan regulasi formal agar ke depan pelaksanaannya lebih pasti dan terstruktur,"ujar Amar.

Ia juga menegaskan bahwa sukses penyelenggaraan haji bukan hanya diukur dari keberangkatan dan kepulangan jemaah, tetapi juga dari kualitas layanan, ketertiban teknis, dan koordinasi lintas sektor yang solid.

"Evaluasi ini akan menjadi pondasi bagi Kemenag Maluku Utara untuk menyempurnakan penyelenggaraan haji ke depan. Kami berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik, humanis, dan inklusif bagi seluruh jemaah," pungkasnya. (nar)