Sofifi, malutpost.com -- Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara, Agriati Yulin Mus, menegaskan Pemprov jangan hanya berfokus pada sektor pertambangan.

Ia mendorong agar potensi besar di sektor kelautan dan perikanan juga harus menjadi prioritas pembangunan daerah.

"Kami berharap kita tidak terfokus dalam satu item seperti pertambangan saja. Ketika masyarakat memiliki SDM yang bagus dan didukung infrastruktur yang memadai, maka ini adalah potensi besar bagi Maluku Utara. Kita bisa mendapatkan timbal balik berupa peningkatan pendapatan daerah," ujar Agriati, usai mengikuti FGD Perikanan, pada Sabtu (5/7/2025).

Ia menyampaikan bahwa DPRD Maluku Utara secara khusus mengusulkan agar anggaran untuk pengelolaan perikanan segera direalisasikan oleh pemerintah provinsi.

Menurutnya, sektor perikanan seharusnya mendapat prioritas lebih tinggi ketimbang industri ekstraktif seperti tambang.

"Kalau pun terkendala dalam hal anggaran, kami dari DPRD siap mendukung penuh untuk mencari solusi bersama. Karena sektor perikanan bisa membuka banyak lapangan pekerjaan baru, apalagi jika kita serius mengembangkan budidaya perikanan," tegasnya.

Agriati menegaskan bahwa kekayaan laut Maluku Utara adalah aset luar biasa yang harus dimanfaatkan secara optimal. Ia menyayangkan jika potensi tersebut dibiarkan begitu saja, sementara eksploitasi tambang terus berjalan.

"Masa kita tidak bisa gunakan sumber daya laut yang begitu luar biasa ini. Ada budidaya perikanan, masyarakat bisa dapat pekerjaan. Ini seharusnya menjadi jalan alternatif yang lebih berkelanjutan," tegasnya lagi.

Lebih jauh, ia meminta agar pemprov lebih aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, agar perhatian pembangunan tidak lagi tersentralisasi pada sektor pertambangan, melainkan menyasar penguatan perikanan rakyat.

Menurutnya, solusi utama dari pengembangan sektor ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta perbaikan sarana dan prasarana pendukung.

"SDM masyarakat harus ditingkatkan agar bisa fokus ke perikanan. Harus ada sinergitas antara Pemprov Malut dengan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam penyuluhan budidaya dan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan," ujarnya.

Dengan pernyataan ini, DPRD Maluku Utara menunjukkan komitmennya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal, khususnya dalam sektor perikanan yang selama ini dianggap belum tergarap secara optimal. (nar)