Sofifi, malutpost.com — Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Is Suaib, menyebut minim koordinasi antara Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dengan Komisi IV DPRD terkait sejumlah kegiatan keagamaan. Salah satunya penggunaan anggaran untuk ibadah haji tahun 2025.
Menurut Is Suain, evaluasi yang dilakukan DPRD pada Selasa (1/7/2025), membahas total anggaran sebesar Rp11 miliar yang dialokasikan untuk pembiayaan haji tahun 2025. Dari anggaran tersebut, ada sekitar Rp2 miliar yang tidak terpakai. Is Suaib menyampaikan bahwa sisa dana tersebut akan dikembalikan ke kas daerah.
“Setelah dilakukan kegiatan kemarin, kurang lebih Rp2 miliar dari anggaran haji itu tidak terpakai dan akan dikembalikan ke kas daerah. Ini menjadi salah satu poin penting yang kami tekankan dalam evaluasi,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku Utara itu, Kamis (3/7/2025).
Selain itu, Is Suaib juga menegaskan pentingnya koordinasi antara Biro Kesra yang dipimpin oleh Kadri Laetje dengan Komisi IV DPRD dalam pelaksanaan program-program keagamaan.
Ia menilai selama ini banyak kegiatan yang dilakukan tanpa pemberitahuan atau koordinasi dengan pihak legislatif, seperti pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran (STQ), penyebaran hewan kurban, dan kegiatan keagamaan lainnya.
“Kami minta kepada Biro Kesra, agar setiap program tetap dikoordinasikan dengan Komisi IV DPRD. Karena beberapa kali kegiatan seperti STQ, penyebaran hewan kurban, dan lainnya tidak melibatkan kami. Padahal kita ingin bersinergi,” tegasnya.
Ia berharap, ke depan hubungan kemitraan antara Biro Kesra dan Komisi IV DPRD Malut bisa lebih solid, demi kelancaran program dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial. (nar)