Dalam Catahu KPA (Konsorium Pembaruan Agraria) Tahun 2023 menyebutkan bahwa “pendataan lahan dan sumber daya agraria, khususnya untuk memastikan distribusi pupuk, alat mesin pertanian, dan bantuan input tepat sasaran”.

Tanpa data, distribusi pupuk, sara-prasarana seperti bibit dan alsintan menjadi ‘spekulasi’ semata, dan penganggaran menjadi tidak lagi transparan [www.kpa.or.id, 15/01/24].

Baca Juga: Koran Digital Malut Post Edisi 30 Juni 2025

Mirisnya, Banyak penyuluh fungsional bergeser ke jabatan struktural dan administrasi. Sementara penyuluh honorer dan kontrak yang ada tidak mendapat pelatihan berkala, serta tanpa jaminan kerja yang layak.

Otto Soemarwoto kembali menyebut bahwa penyuluh adalah “penghubung antara sains dan petani”. Namun di Tidore, keberadaan penyuluh makin terbatas, baik dari sisi jumlah maupun kapasitas.

Kondisi ini diperparah dengan tidak bersesuaianya besic keilmuan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Akibatnya, banyak petani tidak mendapatkan pendampingan teknis pascabantuan.

Baca Juga: Mari Torang Lia Maluku Utara Pake Data

Minimnya infrastruktur pertanian dasar yang memadai di daratan  seperti Kecamatan Oba, Oba Tengah, Tidore Selatan dan Tidore Timur yang masing-masingya memiliki tantangan tersendiri.

Petani mengalami kesulitan dalam mengakses air saat musim kemarau akibat irigasi yang tak sesuai standar. gudang produksi yang mirip rumah hantu, serta jalan tani yang kian jauh dari perencanaan menjadikan produktivitas rendah dan hasil panen sering terbuang.

Baca Halaman Selanjutnya..