Sanana, malutpost.com -- Menjelang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) yang dijadwalkan pada 3 hingga 5 Juli 2025, Ketua DPD Abpednas Provinsi Maluku Utara, Arid Fokaya, menyerukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Sula agar memberikan ruang serta dukungan konkret bagi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di daerah.

Arid menegaskan, Rakornas bukan sekadar forum seremonial, melainkan momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat posisi BPD sebagai lembaga demokrasi desa. Karena itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah melalui Dinas PMD menjadi sangat penting.

“Kami menekankan kepada Kadis PMD Kepulauan Sula agar tidak hanya menjadi penonton dalam proses pemberdayaan BPD. Sudah saatnya ruang koordinasi, dukungan dan penguatan kapasitas diberikan secara sistematis dan terbuka," tegas Arid, Jumat (27/6/2025).

Menurutnya, BPD sebagai lembaga pengawas dan penyalur aspirasi warga desa kerap berada dalam posisi yang dilemahkan oleh minimnya dukungan anggaran, akses informasi maupun ruang dialog strategis dengan pemerintah daerah.

Untuk itu, Rakornas mendatang harus dimanfaatkan untuk mempertegas arah kebijakan yang berpihak pada penguatan desa, bukan hanya kepala desa semata.

“Abpednas bukan lawan pemerintah desa atau PMD, justru mitra strategis. Kami ingin agar PMD membuka ruang dialog setara, agar perencanaan pembangunan benar-benar inklusif dari level desa," tambahnya.

Ia menuturkan, Rakornas Abpednas 2025 akan digelar di Jakarta dan akan dihadiri oleh seluruh pengurus wilayah dan daerah se-Indonesia, termasuk delegasi dari Maluku Utara dengan agenda utamanya antara lain adalah evaluasi peran BPD pasca revisi Undang-undang Desa serta pembahasan strategi memperkuat kapasitas lembaga BPD di tengah tantangan otonomi desa dan transparansi anggaran.

Maka demikian, Arid mengajak kepada seluruh anggota BPD di Kepulauan Sula untuk tetap solid dan aktif mengikuti proses penguatan kelembagaan melalui Abpednas.

Selain itu, Ia juga berharap Rakornas menjadi titik balik bagi hubungan sinergis antara BPD, kepala desa dan Pemerintah Daerah Kepulauan Sula.

“Kami berharap Rakornas bukan hanya menjadi simbol, tapi menjadi pijakan awal bagi BPD-BPD di Sula untuk bangkit dan bermartabat," pungkas dia.(ham)