Sofifi, malutpost.com - Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Husni Bopeng, menyebut penyerapan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Maluku Utara masih sangat rendah. Hingga 24 Juni 2025, penyerapannya masih diangka 27 persen.

"Iya, per 24 Juni, penyerapan anggaran kita baru di angka 27 persen. Ini angka yang rendah," kata Husni, Rabu (24/6/2025).

Lanjut Husni, salah satu penyebab serapan anggaran rendah adalah ketidaksiapan perencanaan belanja modal oleh sejumlah OPD. Menurutnya, banyak OPD yang belum tuntas dalam merancang kegiatan secara matang sejak awal tahun.

"Kendalanya kelihatannya di perencanaan. OPD tidak siap untuk belanja modal, sehingga serapan tidak maksimal," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu mendorong seluruh OPD agar lebih proaktif dalam menjalankan program kerja. Kata Husni, tidak ada alasan untuk terus menunda kegiatan, mengingat waktu pelaksanaan APBD 2025 semakin sempit.

"Kita berharap OPD harus proaktif, dan juga harus cepat menyesuaikan. Jangan lambat-lambat lagi. Kalau tidak dikejar, kita khawatir akan berdampak pada Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang tinggi di akhir tahun," tegas Husni.

Ia juga mengingatkan bahwa lambatnya realisasi anggaran tidak hanya berdampak pada capaian kinerja pemerintah daerah, tetapi juga pada masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program-program pembangunan.

"Anggaran itu untuk rakyat, bukan hanya angka di atas kertas. Kalau tidak diserap dengan baik, pembangunan akan mandek dan rakyat yang dirugikan," tandasnya.

DPRD sendiri, kata Husni, akan terus melakukan fungsi pengawasan dan mendorong agar Pemprov lebih tegas dalam mengawal kinerja bawahannya, khususnya dalam hal pelaksanaan program strategis dan belanja modal. (nar)