Ternate, Malutpost.com — Pelantikan Ketua Umum Komunitas Magister Peduli Pendidikan Maluku Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta (KOMPPI-MU DIY) periode 2025-2026 menjadi momen konsolidasi intelektual sekaligus panggung kritik terhadap arah pembangunan pendidikan di Provinsi Maluku Utara. Muhammad Asmar Joma resmi diangkat sebagai nakhoda baru organisasi, dengan semangat perubahan yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan yang selama ini dinilai “indah di laporan, timpang di kenyataan.”
Dalam sambutannya, Asmar menegaskan bahwa KOMPPI bukan sekadar forum akademik, tetapi harus menjadi wadah strategis untuk menyalurkan kritik berbasis ilmu terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan yang gagal menyentuh keadilan sosial.
“Kita tidak boleh membiarkan pendidikan hanya jadi alat pencitraan politik dan proyek infrastruktur. Apa gunanya gedung baru jika anak-anak tidak mendapatkan guru yang kompeten dan kurikulum yang membumi? Pendidikan harus kembali kepada esensinya: memanusiakan manusia,” tegas Asmar di hadapan para akademisi dan organisasi mahasiswa se-Maluku Utara di Yogyakarta.
Ia menyampaikan keprihatinan atas jurang lebar antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, kebijakan pendidikan provinsi selama ini terlalu teknokratis dan jauh dari realitas sosial masyarakat lokal.
“Kami melihat kegagalan sistematis dalam membangun ekosistem pendidikan yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis budaya lokal. Pemerintah tampaknya lebih tertarik menumpuk data statistik daripada menjawab kebutuhan riil anak-anak di pelosok yang masih belajar dalam kondisi memprihatinkan,” tambahnya.
Pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh senior KOMPPI, akademisi pascasarjana, serta perwakilan organisasi mahasiswa dari berbagai kot. Kehadiran mereka menjadi cermin dukungan moral terhadap arah baru KOMPPI yang lebih progresif dan tajam menyuarakan isu-isu struktural pendidikan.
Asmar juga menekankan pentingnya “sinergitas intelektual para magister” Maluku Utara sebagai tulang punggung perumusan kebijakan yang relevan dan berkeadilan. Ia mendorong KOMPPI-MU DIY untuk tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif terlibat dalam advokasi kebijakan.
“Kami ingin membawa suara pascasarjana Maluku Utara ke dalam ruang-ruang strategis pengambilan keputusan. Sinergi intelektual bukan hanya jargon, tapi harus menjadi kekuatan moral dan politik dalam membela hak pendidikan rakyat,” katanya dengan tegas.
Kritiknya pun menyasar langsung kepada Pemerintah Provinsi dan Dinas Pendidikan Maluku Utara, yang menurutnya gagal menjalankan fungsi transformatif pendidikan. Ia mengingatkan bahwa membangun pendidikan bukan sekadar mencetak angka-angka kinerja, melainkan membentuk peradaban yang sadar akan identitas dan tantangan zamannya.
“Jangan jadikan pendidikan proyek tahunan. Bangunlah manusia, bukan hanya beton dan plang nama. Kami ingin generasi muda Maluku Utara tumbuh sebagai insan kritis yang tak tercerabut dari akar budayanya,” ucapnya.
Di akhir pidatonya, Asmar menyampaikan komitmen penuh untuk menjadikan KOMPPI-MU sebagai poros gerakan intelektual yang membela kepentingan pendidikan dari hulu ke hilir, tanpa kompromi terhadap praktik-praktik pembangunan yang bersifat kosmetik.
“Kami tak akan diam ketika ketimpangan dibiarkan. Pendidikan bukan milik elite birokrat, tapi hak setiap anak Maluku Utara. Dan kami siap berdiri di barisan terdepan untuk itu,” pungkasnya.(kun)