Lebih lanjut, I Gede menegaskan bahwa skema pendampingan hukum serupa juga diterapkan pada proyek-proyek strategis PLN lainnya di Pulau Seram (Maluku), Manokwari (Papua Barat), dan Halmahera (Maluku Utara) dalam cakupan kerja PLN UIP MPA.

PLN UIP MPA menargetkan seluruh proyek ketenagalistrikan yang tengah dibangun di Maluku Utara dapat beroperasi sesuai jadwal, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses listrik di kawasan terpencil, serta mempercepat transformasi energi nasional.

“Sinergi PLN dengan Kejaksaan merupakan wujud nyata kolaborasi antar-lembaga dalam membangun Maluku Utara yang terang, kuat, dan berdaya saing. PLN UIP MPA berkomitmen tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun ekosistem tata kelola pembangunan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” tutup I Gede Adhi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Herry Ahmad Pribadi, S.H., M.H. menyambut positif sinergi kelembagaan dengan PLN UIP MPA. Ia menegaskan komitmen Kejaksaan untuk terus memberikan pendampingan hukum secara profesional, objektif, dan akuntabel dalam mendukung kelancaran pembangunan ketenagalistrikan nasional.

“Kejaksaan hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dan pengawal dalam memastikan proyek strategis nasional berjalan dalam koridor hukum yang benar. Kami siap mengawal percepatan infrastruktur ketenagalistrikan di Maluku Utara, karena listrik merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Herry.

Ia menambahkan, Kejaksaan memahami kompleksitas proyek infrastruktur di kawasan kepulauan seperti Maluku Utara, mulai dari tantangan pembebasan lahan, kondisi geografis, hingga aspek sosial kemasyarakatan yang kerap memerlukan perhatian hukum preventif.

“Pendampingan hukum preventif seperti ini justru menjadi kunci utama agar setiap potensi permasalahan hukum dapat dikelola sejak dini, sehingga proses pembangunan berjalan lancar, efisien, dan tetap taat asas,” tambahnya.

Audiensi antara PLN UIP MPA dan Kejati Maluku Utara ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas lembaga demi mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal, merata, dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.

Turut hadir dalam pertemuan, Ronald P. Foudubun Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Maluku dan Papua 2.

Hendri Iriawan Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua. (ikh)