Dalam menghadapi spionase modern, penguatan pertahanan siber menjadi krusial. Kebocoran data Negara, perjanjian bisnis, atau arah kebijakan maritim dapat menjadi bahan manipulasi intelijen asing untuk melemahkan posisi tawar Indonesia dalam forum internasional.

Kasus-kasus seperti di Maluku Utara memperlihatkan bahwa ancaman nyata tidak lagi berbentuk senjata, melainkan penguasaan opini dan kontrol atas SDA.

Belum lagi masuknya kapal-kapal asing seperti kapal Tiongkok, Filipina, ini menjadi indaksi bahwa anda intelijen asing yang masuk di Maluku Utara. Maka Pemerinta daerah dan pihak yang berwajib perlu memastiskan setiap orang asing yang masuk di Maluku Utara.

Pemerinta daerah harus segera menyadari bahwa medan pertarungan geopolitik masa kini berada dalam dimensi informasi dan kontrol kebijakan.

Maka perlu menguatkan lembaga intelijen secara profesional dan terintegrasi, membangun kebijakan data strategis nasional, serta memastikan bahwa wilayah seperti Maluku Utara tidak menjadi panggung infiltrasi kepentingan asing.

Kedaulatan bukan hanya soal batas teritori, tetapi tentang siapa yang mengendalikan informasi, sumber daya, dan arah kebijakan bangsa.

Maluku Utara mencerminkan titik rawan dari ekosistem strategis Indonesia yang tidak cukup terlindungi dari penetrasi intelijen asing. Padahal posisinya berada jalut perdagangan internasional, dan ALKI III.

Posisinya yang berdekatan dengan Filipina, dan negara-negara tetangga, tidak menutup kemungkinan ada potensi pemantauan intelijen asing, apalagi konflik geopolitik di Indo-Pasifik.

Perebutan jalur laut antara Amerika Serikat- Tiongkok, Taiwan-Tiongkok, perang dagang antara Indonesia-Singapura, menjadi Kawasan Indonesi Timur (KTI) berada dalam radar actor non-negara. (*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Selasa, 10 Juni 2025
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2025/06/selasa-10-juni-2025.html