Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan (2023) menyatakan kekhawatirannya terhadap campur tangan asing dalam insiden di Rempang, Batam, yang memperlihatkan kecenderungan bahwa intelijen asing turut memanipulasi gejolak sosial untuk menciptakan ketidakstabilan (CNN Indonesia, 2023). Langkah ini tampaknya dirancang untuk menekan Indonesia dalam negosiasi proyek-proyek internasional.

Perang Tarif dan Diplomasi Asimetris

Dalam era perang tarif global, pengawasan intelijen asing terhadap langkah diplomasi dan ekonomi Indonesia menjadi semakin intensif.

Indonesia dengan posisi sentral dalam ASEAN dan inisiatif EV-battery global menjadi target untuk dikuasai secara asimetris, bukan melalui invasi militer, tetapi lewat dominasi data, tekanan kebijakan, dan infiltrasi sektor-sektor vital.

Dalam transisi energi, Indonesia memiliki posisi strategis karena cadangan nikel yang besar. Intelijen asing memantau proses pembuatan regulasi hilirisasi dan kebijakan ekspor.

Data internal yang bocor bisa digunakan untuk lobi asing atau tekanan WTO, sebagaimana terjadi dalam sengketa nikel Indonesia versus Uni Eropa. Ini merupakan bentuk baru dari information warfare yang menggerogoti otonomi pengambilan keputusan nasional.

Dalam kerangka kolonialisme modern, intelijen bukan lagi sekadar pengumpul informasi, melainkan alat untuk memastikan hegemoni kepentingan negara besar tetap terjaga.

Indonesia, dengan sejarah panjang penindasan ekonomi dan eksploitasi sumber daya, menjadi panggung kontemporer dari praktik neokolonialisme berbasis intelijen (Haripin et al., 2022).

Baca Halaman Selanjutnya..