Lalu sejauh mana Pemimpin yang mengedepankan empati saat rakyat memperjuangkan ruang hidupnya tapi kemudian diamankan pihak aparat.

Nyatanya, sikap keberpihakan Pemimpin belum memperlihatkan perwujudan demokrasi dalam persoalan tersebut. Ironisnya, rakyat yang melakukan perlawanan justru dilabelkan dengan aksi premanisme.

Keberadaan dan tugas Pemimpin seharusnya ikut menjamin dan memastikan rakyatnya memperoleh keadilan. Perjuangan rakyat dari cengkeraman tambang di Haltim adalah upaya mereka untuk mendapatkan keadilan di daerahnya sendiri.

Ketika keadilan mereka dirampas–berhadapan dengan perusahan yang memiliki kekuatan raksasa, maka Pemimpin harusnya hadir untuk menunjukkan kualitas demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Agar keadilan tidak sekedar menjelma kepada mereka yang memiliki modal. Seyogyanya, lahir dan tumbuh dari nurani rakyat.

Sikap apatis Pemimpin di tengah-tengah perjuangan rakyat mempertarukan nasibnya, menunjukkan bahwa Pemimpin sedang mempertontonkan ketidakberdayaan menegakkan keadilan bagi kelompok kecil.

Hal itu justru menimbulkan pertanyaan mendasar, siapa yang harus dilindungi ketika polemik tambang di Haltim terus bergulir?

Sesungguhnya, riuh penolakan pertambangan di daerah tersebut bukan tanpa alasan. Akar masalah dikeluhkan rakyat hingga memicu amarahnya karena suara mereka tidak terdengar oleh pemangku kebijakan. Disini masalah akan terus berulang, manakala penyelesaiannya hanya dilihat secara parsial.

Baca Halaman Selanjutnya..