Oleh: Fadli Ilham
(Koor I Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Maluku Utara)

"Demokrasi yang sejati adalah menangkap seluruh relung hati nurani rakyat tanpa harus dia bicara, karena pemimpin cerdas itu tidak menunggu rakyat bicara. Sebelum rakyat bicara dia sudah menyajikan apa yang menjadi keinginannya”.

Kutipan pengantar setidaknya cukup menggambarkan navigasi kepekaan Pemimpin (baca: pemerintah) yang mempunyai kewenangan untuk menyikapi medan pertambangan di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Provinsi Maluku Utara.

Sebanyak 27 orang warga diamankan oleh aparat setelah melakukan aksi unjuk rasa menolak aktivitas pertambangan. Dari puluhan warga diamankan, 11 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dalih aksi premanisme karena dituduh menghalangi aktivitas tambang.

Di tengah polemik, sikap Pemimpin menarik menjadi perhatian publik untuk disoroti; dimana kehadiran mereka saat rakyatnya mempertaruhkan tenaga, keringat, dan waktunya berjuang melawan ketidakadilan.

Alih-alih sebagai pelayan masyarakat. Tidak menghendaki rakyatnya menderita saat di panggung politik. Gembar-gembor membawa rasa keadilan. Tapi pada polemik pertambangan, Pemimpin acapkali gagap memasang badan demi rakyatnya.

Sejauh mana keberpihakan Pemimpin terhadap rakyat yang tengah berjuang mempertahankan ruang hidupnya. Pertanyaan paling sederhana, apakah Pemimpin punya kepekaan merasakan seperti yang juga dirasakan rakyatnya sendiri.

Sejauh ini, dapat dikatakan bahwa kepekaan Pemimpin terhadap rakyat yang saat ini diamankan dan menjadi tersangka terkesan masih menggantung. Hal itu menunjukkan bahwa Pemimpin tidak mempunyai inisiatif untuk mengambil sikap dan langkah persuasif.

Baca Halaman Selanjutnya..