Negara tidak memahami makna tanah bagi masyarakat adat. Ia memperlakukannya seperti komoditas: bisa diukur, dijual, diamankan dengan senjata.

Ketika masyarakat menolak tambang, mereka disebut “tidak produktif”, “tidak rasional”. Padahal mereka tengah mempertahankan kehidupan yang utuh.

Netralitas yang Mustahil

Netralitas dalam konflik seperti ini adalah kemewahan palsu. Ketika Polda Maluku Utara terus menempatkan aparat untuk menjaga tambang dan mengawasi masyarakat, namun diam terhadap pelanggaran perusahaan, maka klaim netralitas adalah kedok.

Desmond Tutu berkata: "Jika kamu netral dalam ketidakadilan, kamu telah memilih pihak penindas." Dan hari ini, aparat di Sangaji sudah memilih.

Polisi tak bisa terus berlindung di balik dalih “tugas negara”. Karena tugas itu pun harus diukur dengan nurani dan keadilan. Bila hukum dijalankan untuk membungkam, maka ia kehilangan legitimasi.

Pilihan Moral dan Catatan Sejarah

Polda Malut masih punya kesempatan untuk berpihak pada kebenaran. Yang mereka hadapi bukan kriminal, melainkan warga yang mempertahankan tanah, sejarah, dan keberadaan mereka.

Menyebut mereka penghambat pembangunan adalah kebohongan. Karena pembangunan sejati tak bisa dibangun di atas pengusiran dan kekerasan.

Baca Halaman Selanjutnya..