Dalam praktiknya, ini tampak dalam pembiaran aksi kekerasan yang dilakukan ormas terhadap kelompok minoritas, pengusaha, atau bahkan aktivis. Negara hadir secara samar (shadow-state) kadang terlihat, tapi tak pernah benar-benar bertanggung jawab.

Tentu, tidak semua organisasi masyarakat (ormas) bersifat destruktif. Banyak di antaranya yang menjalankan fungsi sosial, pendidikan, hingga advokasi secara positif dan konstruktif.

Namun demikian, kita tak bisa memalingkan pandangan dari kenyataan bahwa sebagian ormas telah menjelma menjadi alat kontrol sosial non-formal yang beroperasi melalui logika perlindungan dan penebaran ketakutan.

Ormas dan Patronase Politik

Dalam banyak kasus, ormas memiliki hubungan patronase dengan elite politik maupun aparat keamanan. Mereka kerap berperan sebagai “mesin politik” saat pemilu, pelindung proyek strategis nasional, atau bahkan alat intimidasi terhadap kelompok-kelompok kritis yang dianggap mengganggu kepentingan kekuasaan.

Relasi ini bersifat simbiosis. Negara memperoleh “tangan panjang” untuk menegakkan ketertiban tanpa harus melibatkan mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, ormas memperoleh legitimasi, ruang gerak yang luas, dan perlindungan politik, bahkan ketika tindakan mereka melanggar hukum dan meresahkan masyarakat.

Peneliti seperti Mudhofir (2022) menyoroti fenomena ini sebagai bentuk kekerasan yang telah diprivatisasi dan digunakan secara strategis oleh aktor negara maupun non-negara demi kepentingan politik dan ekonomi.

Baca Halaman Selanjutnya..